Basuki Minta Kasus Bus Berkarat Tidak Dipolitisir
Paska penetapan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono menjadi tersangka kasus bus Transjakarta berkarat, sontak isu panas langsung beredar. Rumor yang berhembus mendesak agar Gubernur DKI, Joko Widodo ikut bertanggungjawab atas kasus pembelian armada bus senilai Rp 1,1 triliun itu.
Sudah tahu ada standarnya, kok mesti kita yang kena. Sudah ada kuasa pemegang anggaran, kita kasih ke mereka
Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama meminta, agar kasus pengadaan bus sedang dan Transjakarta yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dipolitisir. “Itu dipolitisir. Misalnya ada pegawai kamu belanja sesuatu, kamu pesenin, beli yang bagus. Terus pegawai curangin kamu beli yang jelek. Masa kamu yang ditangkap,” kata Basuki di Balaikota, Selasa (13/5).
Basuki mengungkapkan, Jokowi seharusnya marah, karena Dishub DKI telah membohonginya, lantaran telah membeli barang di luar standar yang telah ditetapkan.
Pristono Harapkan Bantuan Hukum DKI“Sudah tahu ada standarnya, kok mesti kita yang kena. Sudah ada kuasa pemegang anggaran, kita kasih ke mereka,” tandas Basuki.
Di sisi lain, Basuki mengaku siap menjadi saksi oleh penyidik Kejagung, walaupun dirinya tidak memiliki kompetensi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta "Inspektorat lebih ngerti. Kita nggak tahu terlalu teknis begitu,” tuturnya.
Basuki menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait penetapan Udar Pristono menjadi tersangka. “Kita tunggu saja proses hukumnya. Tetapi sekarang dia tetap masih jadi PNS kok,” ucapnya.
